Penundaan eksekusi pidana mati bagi terpidana mati menurut KUHAP Pasal 263 Dan 268 dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peninjauan Kembali”

INDONESIA : Penundaan eksekusi pidana mati merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap penderitaan yang dialami oleh seorang terpidana, selain itu keberadaan terpidana mati pada Lembaga Pemasyarakatan menjelang pelaksanaan eksekusi yang tidak jelas tentu memposisiskan seorang terdakwa selayaknya narapidana khususnya terpidana mati dipastikan akan jauh lebih banyak kehilangan hak-haknya dibandingkan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan sistem pengamanan dan pengawasan yang jauh lebih ketat. Oleh karena itu yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1). Apa pertimbangan penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? 2). Apakah yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati ? Tujuan dari penulisan ini adalah : 1). Untuk menemukan dan menganalisis pertimbangan penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. 2). Untuk menemukan dan menganalisis hal-hal yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicialprocess) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif dimaksud adalah pendekatan analisis proses dari proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Melalui penelitian ini Implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusian yang adil dan beradab Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) memberikan petunjuk terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana masih tetap dibatasi hanya 1 (satu) kali sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara Pidana. ENGLISH : Delay executions constitute a waiver form to the suffering experienced by a convict, in addition to the existence of death row inmates in the prison before the execution of which is not clear necessarily memposisiskan a particular defendant inmate on death row should certainly be much more disenfranchised than inmates occupant Penitentiary due to security and surveillance systems are much more stringent. Therefore, the research into the formulation of the problem is: 1). What considerations delay execution of death row associated with Human Rights? 2). What should be done by the Public Prosecutor (Prosecutor) relating to delay executions? The purpose of this paper is: 1). To find and analyze consideration delays execution of death row associated with Human Rights. 2). To find and analyze the things that should be done by the Public Prosecutor (Prosecutor) relating to delay executions. In this study, the authors use a normative legal research, normative research method is also known as doctrinal research (doctrinal research) is a study to analyze whether the law is written in the book (law as it is written in the book), and the law to be decided by judges through the court (law it is Decided by the judge through judicialprocess) with qualitative research approach, qualitative approach is the approach of the analysis is the process of thinking is a process of deductive and inductive related to the dynamics of the relationship between the observed phenomena. This research Implementation of the death penalty imposed by the evidence and are very strict examination, with various considerations of public order and public security, then obviously does not conflict with the value of a just and civilized humanity. To realize the legal certainty in the application Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) give instructions to Jaksa Penuntut Umum (JPU) that petition Peninjauan Kembali (PK) in a criminal case is still limited to only 1 (one) time in accordance Circular Letter Mahkamah Agung (MA) Number 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009 About Filing Petition Peninjauan Kembali (PK), end Circular Letter Mahkamah Agung (MA) Number 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 About Filing Petition Peninjauan Kembali (PK) In Criminal Case